Pendahuluan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. Kami mengemban amanah besar untuk memastikan setiap warga di "Bumi Sikerei" dapat menikmati hak fundamentalnya, yaitu hak untuk hidup sehat. Situs web ini kami hadirkan sebagai jembatan informasi, wujud transparansi, serta sarana untuk mendekatkan layanan kami kepada masyarakat. Melalui platform digital ini, kami berupaya menyajikan data yang akurat, program yang relevan, dan informasi yang mudah diakses, demi terwujudnya visi besar pembangunan kesehatan di wilayah kepulauan yang kita cintai ini.

Sejarah Singkat

Perjalanan pembangunan kesehatan di Kepulauan Mentawai adalah sebuah narasi tentang dedikasi dan perjuangan. Sejak Mentawai resmi menjadi kabupaten otonom pada tahun 1999, tantangan di sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Kondisi geografis yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, keterbatasan akses transportasi, dan sebaran populasi yang tidak merata menjadi faktor penentu dalam strategi pembangunan kesehatan.

Pada awalnya, layanan kesehatan masih sangat terbatas dan terpusat di beberapa titik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah secara bertahap membentuk Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab penuh. Pembentukan ini menjadi tonggak penting, menandai dimulainya era pengelolaan kesehatan yang lebih terstruktur dan sistematis. Pembangunan Puskesmas, Pustu (Puskesmas Pembantu), dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) digalakkan untuk mendekatkan layanan hingga ke komunitas-komunitas terpencil. Perjuangan melawan penyakit endemis seperti malaria, peningkatan gizi masyarakat, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi fokus utama yang terus berlanjut hingga hari ini, dengan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan.

Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kepulauan Mentawai yang Sehat, Mandiri, dan Berkeadilan."

Visi ini bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita luhur yang menjadi pemandu setiap langkah kami. Makna dari visi tersebut adalah:

  • Sehat: Kondisi sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, tidak hanya terbebas dari penyakit.
  • Mandiri: Kemampuan masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kesehatannya secara proaktif melalui kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
  • Berkeadilan: Jaminan bahwa setiap warga, tanpa memandang lokasi geografis, status sosial, maupun kondisi ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, kami mengemban misi-misi strategis sebagai berikut:

  1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan.
    Kami percaya bahwa masyarakat adalah subjek, bukan objek pembangunan kesehatan. Misi ini diwujudkan dengan meningkatkan promosi kesehatan, menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), dan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis.
  2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin upaya kesehatan paripurna.
    Kami berkomitmen menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), merata di seluruh wilayah, serta terjamin mutu dan keamanannya sesuai standar yang ditetapkan.
  3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
    Misi ini mencakup upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang kompeten di seluruh fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan vaksin esensial, serta pengembangan infrastruktur dan alat kesehatan yang memadai.
  4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan bidang kesehatan yang baik.
    Kami bertekad untuk menjalankan roda organisasi secara transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan didukung oleh sistem informasi kesehatan yang andal.

Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, Dinas Kesehatan didukung oleh struktur organisasi yang solid, terdiri dari:

  • Kepala Dinas: Pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan pelaksanaan program.
  • Sekretariat: Bertugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan dinas.
  • Bidang Kesehatan Masyarakat: Fokus pada upaya-upaya peningkatan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan.
  • Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P): Bertanggung jawab atas program surveilans, imunisasi, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
  • Bidang Sumber Daya Kesehatan: Mengelola urusan kefarmasian, alat kesehatan, perizinan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
  • Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD): Terdiri dari Puskesmas di setiap kecamatan yang berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Wilayah Kerja dan Tantangan Khas

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik unik yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan kesehatan. Wilayah kerja kami mencakup 4 pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan) beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tantangan utama yang kami hadapi adalah:

  • Aksesibilitas Geografis: Jarak antar pulau dan dusun yang jauh serta ketergantungan pada transportasi laut yang dipengaruhi cuaca menjadi hambatan dalam distribusi logistik kesehatan dan sistem rujukan pasien.
  • Sebaran Penduduk: Pola pemukiman penduduk yang tersebar di banyak dusun kecil menyulitkan jangkauan layanan kesehatan secara merata.
  • Beban Ganda Penyakit: Kami masih menghadapi tantangan penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, sementara di sisi lain tren penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mulai meningkat.
  • Faktor Sosial Budaya: Kearifan lokal dan budaya masyarakat perlu diintegrasikan secara harmonis dalam pendekatan program kesehatan agar dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat.

Menghadapi tantangan ini, kami terus berinovasi, salah satunya melalui program Puskesmas Keliling (Pusling) perairan, penguatan kader kesehatan di dusun, dan pemanfaatan teknologi untuk konsultasi jarak jauh.

Landasan Hukum

Seluruh operasional dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  • Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan.